Bimtek Sosialisasi Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

0
15

Bimtek dan Sosialisasi Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bimtek dan Sosialisasi Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 13 Maret 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam PP ini disebutkan, laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: a. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; b. LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); c. RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; dan d. EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

LPPD, LKPI. RLPPD, dan EPPD disusun berdasarkan prinsip: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. akurasi; dan d. objektif,” bunyi Pasal 3 PP ini.

Menurut PP ini, Kepala Daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Laporan ini disusun dengan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja, dan wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kepala Daerah

Gubernur menyampaikan LPPD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun,” bunyi Pasal 11 ayat (1) PP ini. Sementara Bupati/Wali Kota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun.

LPPD, menurut PP ini, digunakan sebagai dasar EPPD, dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerin/lembaga pemerintah non kementerian (K/L).

Sementara LKPJ disusun berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri, dan disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Menurut PP ini, Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ.

Mengenai RLPPD, PP ini menjelaskan, disampaikan Kelapa Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat.

Selanjutnya berdasarkan LPPD Provinsi yang diterima, Menteri melakukan EPPD, dan Gubernur melakukan EPPD berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota yang diterima.

Penyelenggara Bimtek dan Sosialisasi Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang isi Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 ini, maka Pusat Diklat Teknis Aparatur Negara (PDTAN) merasa perlu mengadakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarka Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Adminstrasi Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta dari berbagai Universitas.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Evaluasi dan Laporan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah.

Atas perhatiannya PDTAN mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimbingan Teknis Sosialisasi LEPPD (PP No 13 thaun 2019)

BIMTEK KEUANGAN

JADWAL BIMTEK NASIONAL

 



Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

TIDAK MENGINAP

Rp.3.500,000

Tidak ada Fasislitas Penginapan

Coffe Break

Seminar Kit

Tas Eksklusif

Sertifikat Pelatihan

City Tour

Flashdisk Berisi Materi Bimtek

Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)

MENGINAP

Rp.4.500.000

Menginap di Hotel (Twin Sharing)

Coffe Break

Seminar Kit

Tas Eksklusif

Sertifikat Pelatihan

City Tour

Flashdisk Berisi Materi Bimtek

Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK

N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran : 

  Tlp/Fax : (021) 837 111 05
📱  HP/WA :  Agus  :  0852 1556 1189
📱  HP/WA :  Lenny : 0812 1921 8581
   Email : pusat.diklat.teknis@gmail.com

Bimtek Pajak Pendapatan Asli Daerah TerbaruTata cara penyusunan RPJMD RenstraSosialisasi Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan