Bimtek Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 Tentang LEPPD

Bimtek Sosialisasi Peraturan Pemerintah PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang LEPPD (Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2019 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM, Yasona H. Laoly.

Hal ini dilakukan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaporkan kepala daerah.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyebutkan bahwa dalam PP tersebut, dijelaskan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pertama, laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Kedua, laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Ketiga, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang merupakan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Keempat, Evalusi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten

Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD tersebut disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektif.

ada saat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Sedangkan pada saat PP ini mulai berlaku maka PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Selain itu, PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyelenggara Bimtek Sosialisasi Peraturan Pemerintah PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang LEPPD (Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang isi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ini, maka Pusat Diklat Teknis Aparatur Negara (PDTAN) merasa perlu mengadakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Adminstrasi Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta dari berbagai Universitas.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Sosialisasi Peraturan Pemerintan Nonor 13 Tahun 2019.