Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

0
22

Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenanganyang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya anatara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintahkepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrolpenggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerahdan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut,Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahandan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangkamendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah haruslebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaandalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harusdigali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telahsejak lama menjadi unsur PAD yang utama

Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Mengenai Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas; a. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, b. Pendapatan Transfer, dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sementara Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD, jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sementara itu, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Penyelenggara Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Agar Pemerintah Daerah dapat memahami tentang Perpajakan Daerah, maka Pusat Diklat Teknis Aparatur Negara (PDTAN) menganggap perlu untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perpajakan Daerah Terbaru dan Terlengkap Tahun 2019 dan Tahun 2020 dengan menghadirkan Narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta dari Universitas.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Perpajakan Daerah.

Atas perhatiannya PDTAN mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimbingan Teknis Optimalisasi Pajak Daerah

BIMTEK KEUANGAN

JADWAL BIMTEK NASIONAL

 



Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

TIDAK MENGINAP

Rp.3.500,000

Tidak ada Fasislitas Penginapan

Coffe Break

Seminar Kit

Tas Eksklusif

Sertifikat Pelatihan

City Tour

Flashdisk Berisi Materi Bimtek

Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)

MENGINAP

Rp.4.500.000

Menginap di Hotel (Twin Sharing)

Coffe Break

Seminar Kit

Tas Eksklusif

Sertifikat Pelatihan

City Tour

Flashdisk Berisi Materi Bimtek

Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK

N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran : 

  Tlp/Fax : (021) 837 111 05
📱  HP/WA :  Agus  :  0852 1556 1189
📱  HP/WA :  Lenny : 0812 1921 8581
   Email : pusat.diklat.teknis@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek BendaharaBimtek BendaharaBimtek Pengelolaan BMD - Barang Milik DaerahOptimalisasi Peningkatan Pajak Daerah