Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dalam rangka Meningkatkan PAD

0
19

Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dalam rangka Meningkatkan PAD

Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dalam rangka Meningkatkan PAD. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenanganyang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintahkepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrolpenggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerahdan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut,Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahandan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknyakewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihanpersonil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlahbesar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaanotonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnyasebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerahharus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkanakuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentusaja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasukdiantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejaklama menjadi unsur PAD yang utama.

Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dalam rangka Meningkatkan PAD

Mengenai Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas; a. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, b. Pendapatan Transfer, dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sementara Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD, jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sementara itu, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Penyelenggara Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dalam rangka Meningkatkan PAD

Agar Pemerintah Daerah dapat memahami tentang Perpajakan Daerah, maka Pusat Diklat Teknis Aparatur Negara (PDTAN) menganggap perlu untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perpajakan Daerah Terbaru dan Terlengkap Tahun 2019 dan Tahun 2020 dengan menghadirkan Narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta dari Universitas.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Perpajakan Daerah.

Atas perhatiannya PDTAN mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimbingan Teknis Perpajakan Daerah

BIMTEK KEUANGAN

JADWAL BIMTEK NASIONAL

 



Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

TIDAK MENGINAP

Rp.3.500,000

Tidak ada Fasislitas Penginapan

Coffe Break

Seminar Kit

Tas Eksklusif

Sertifikat Pelatihan

City Tour

Flashdisk Berisi Materi Bimtek

Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)

MENGINAP

Rp.4.500.000

Menginap di Hotel (Twin Sharing)

Coffe Break

Seminar Kit

Tas Eksklusif

Sertifikat Pelatihan

City Tour

Flashdisk Berisi Materi Bimtek

Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK

N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran : 

  Tlp/Fax : (021) 837 111 05
📱  HP/WA :  Agus  :  0852 1556 1189
📱  HP/WA :  Lenny : 0812 1921 8581
   Email : pusat.diklat.teknis@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek BendaharaBimtek BendaharaBimtek Pengelolaan BMD - Barang Milik DaerahOptimalisasi Peningkatan Pajak Daerah